RIAUPARK.COM | ROKAN HILIR – Sejumlah insan pers di Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Kamis (3/9/2026). Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan keterbukaan informasi serta mekanisme pengelolaan anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 yang disebut mencapai Rp850 juta.
Awak media meminta penjelasan mengenai peruntukan anggaran, bentuk kegiatan publikasi yang dibiayai, hingga mekanisme penetapan media yang mendapatkan kerja sama. Namun, saat mendatangi kantor BPKAD, pihak yang disebut mengetahui secara teknis pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat ditemui secara langsung.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, anggaran sekitar Rp850 juta tersebut tercantum dalam paket belanja jasa iklan, reklame, film dan pemotretan. Kegiatan publikasi tersebut diinformasikan diperuntukkan bagi sejumlah jenis media, di antaranya media televisi, cetak dan radio.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah insan pers di daerah. Mereka mempertanyakan dasar penetapan jenis media yang masuk dalam kerja sama publikasi pemerintah, termasuk bagaimana mekanisme dan kriteria pemilihan media serta apakah seluruh media yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan yang sama.
Bagi insan pers, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian anggaran kepada media. Lebih jauh, hal ini menyangkut prinsip transparansi, keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.
“Yang kami pertanyakan adalah mekanismenya. Anggaran publikasi menggunakan uang rakyat, sehingga peruntukan dan proses penetapan penerimanya seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka,” ujar salah seorang insan pers yang turut mendatangi BPKAD Rohil.
Selain itu, awak media meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan anggaran Rp850 juta tersebut, bentuk pekerjaan atau publikasi yang dibiayai, nilai masing-masing kegiatan, serta mekanisme pemilihan dan penetapan media yang terlibat.
Jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi kegiatan, insan pers berharap persoalan tersebut dapat diklarifikasi dan, apabila diperlukan, ditelusuri oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saat awak media mendatangi Kantor BPKAD Rohil, Fauzi Amin, yang disebut merupakan pejabat pada bagian umum dan mengetahui pelaksanaan kegiatan publikasi tersebut, belum berada di tempat.
Melalui komunikasi WhatsApp, Fauzi Amin menyampaikan bahwa dirinya sedang memiliki kesibukan. Sementara melalui komunikasi yang disampaikan kepada salah seorang rekanan media, Handoko, ia menyebutkan bahwa penjelasan terkait persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui pemberitaan.
Meski demikian, insan pers menilai penjelasan secara langsung dari pihak yang berwenang tetap penting. Hal tersebut dinilai diperlukan agar informasi mengenai pengelolaan anggaran publikasi tidak berkembang menjadi berbagai persepsi di tengah masyarakat maupun kalangan media.
Insan pers berharap BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai penggunaan anggaran publikasi Rp850 juta tersebut, termasuk rincian peruntukan, mekanisme kerja sama, kriteria media yang dapat terlibat, serta dasar penetapan nilai anggaran.
Sebab, transparansi anggaran bukan hanya persoalan memberikan jawaban ketika dipertanyakan. Transparansi juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya penjelasan yang terbuka dari pihak terkait, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi munculnya dugaan maupun persepsi negatif terkait pengelolaan anggaran publikasi media di Kabupaten Rokan Hilir. Pungkasnya (MH)
