RIAUPARK.COM | – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Riau kembali melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakapolda Riau terkait kericuhan yang terjadi di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
Ketua PW HIMMAH Riau, Ari Latif, menilai pernyataan yang menyebut kericuhan dipicu konflik ibu-ibu di media sosial maupun persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai narasi yang tidak tepat dan berpotensi memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat.
“Pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru karena dianggap meremehkan persoalan yang sebenarnya terjadi,” ujar Ari dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sebagai pejabat tinggi kepolisian, setiap pernyataan yang disampaikan ke publik harus berbasis pada fakta yang terverifikasi, bukan asumsi yang lemah dan berpotensi menyesatkan.
Ari menegaskan, kericuhan yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan terjadi berulang kali tidak mungkin dipicu oleh persoalan sederhana seperti konflik di media sosial atau pembagian THR.
“Ini peristiwa besar, bukan persoalan kecil. Tidak masuk akal jika disederhanakan seperti itu. Publik bisa menilai sendiri,” tegasnya.
PW HIMMAH Riau juga menyoroti adanya temuan alat hisap sabu dan minuman keras di lokasi kejadian.
Fakta tersebut dinilai sebagai indikasi kuat bahwa persoalan di Panipahan berkaitan dengan hal yang lebih serius.
“Kalau sudah ada temuan seperti itu, maka pendekatannya harus serius. Ini bukan sekadar konflik sosial biasa,” lanjut Ari.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang tidak tepat dari aparat dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Jangan sampai masyarakat Panipahan terpancing dengan narasi yang tidak tepat. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” katanya.
Lebih jauh, Ari mempertanyakan langkah aparat yang dinilai lebih fokus kepada masyarakat yang melakukan aksi dibandingkan upaya mengungkap pihak yang diduga menjadi akar persoalan.
“Kenapa yang ditekan justru masyarakat? Seharusnya fokus utama adalah mengungkap dan menindak pihak yang diduga menjadi sumber masalah,” ujarnya.
PW HIMMAH Riau juga mendesak aparat penegak hukum untuk membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus di Panipahan guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Transparansi penting agar situasi tidak semakin liar. Masyarakat perlu ditenangkan dan diberikan kepastian atas penanganan kasus ini,” tegas ari latif yang juga aktivis asal Panipahan.
Di akhir pernyataannya, Ari Latif meminta seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian, untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi serta mengedepankan langkah-langkah yang menenangkan situasi.
“Kami berharap tidak ada lagi pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Fokuslah pada penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan,” Pungkasnya (MH)
