PEKANBARU – Wacana pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) 2 Pekanbaru kembali mencuat dan diharapkan dapat dilanjutkan pada masa kepemimpinan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Rencana pemindahan Bandara SSK II.”
“Tentu kita sangat mendukung. Kota besar seperti Pekanbaru harus segera merealisasikan bandara baru agar tidak tertinggal dari daerah lain. Sumatera Utara, Jawa Barat, hingga Yogyakarta sudah lebih dulu memulai,” kata Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau, Dede Firmansyah, Senin (12/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu pemindahan bandara ini sejatinya telah lama bergulir sejak era Gubernur Riau Syamsuar, dengan alasan utama keterbatasan lahan yang membuat Bandara SSK II sulit dikembangkan.
Dede Firmansyah, menilai rencana tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Provinsi Riau saat ini. Menurutnya, Pekanbaru sebagai kota besar sudah selayaknya memiliki bandara baru yang lebih representatif.
Beliau menjelaskan, tingginya arus penerbangan di Pekanbaru menjadi salah satu indikator kuat bahwa Bandara SSK 2 sudah tidak lagi memadai.
Bandara baru dengan lahan yang lebih luas dinilai mampu menampung lebih banyak penumpang dan pesawat, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Riau ke depan.
“Dengan bandara baru yang luas, pesawat-pesawat besar, baik rute domestik maupun internasional, bisa mendarat. Antusias masyarakat Riau untuk umrah juga sangat tinggi. Semua maskapai, baik kecil maupun besar, bisa masuk. Bahkan embarkasi haji dapat dilakukan di bandara baru,” harapnya.
Dede juga menegaskan dukungannya agar rencana pemindahan bandara ini benar-benar diwujudkan pada masa kepemimpinan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Pasalnya, proses pembangunan hingga pemindahan operasional bandara membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Beliau menilai, jika rancangan awal dari Pemerintah Provinsi Riau mendapat dukungan serta izin dari pemerintah pusat, maka proses pembangunan bisa dimulai lebih cepat. Dengan demikian, bandara baru berpeluang mulai beroperasi setelah masa kepemimpinan gubernur saat ini berakhir.
“Prosesnya cukup panjang, bisa dua sampai tiga tahun, bahkan hingga lima tahun. Kalau tidak dimulai sekarang, waktunya akan semakin molor,” jelasnya.
Baca juga: Evaluasi Rampung, Plt Gubri Pastikan APBD Riau 2026 Segera Jalan
Terkait investasi, Dede optimistis pemerintah provinsi memiliki peluang kerja sama dengan investor, termasuk dari luar negeri.
Beliau meyakini Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memiliki pengalaman dan jaringan yang memadai untuk merealisasikan rencana besar tersebut. (Red)
