PEKANBARU – Masyarakat Riau di berbagai daerah sudah mulai mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hal ini membuat Tokoh masyarakat Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution angkat bicara menyoroti persoalan kelangkaan ini.
“Saya meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Riau memberikan penjelasan penyebab kelangkaan pertalite di Pekanbaru, jangan memberi pernyataan yang berbeda dengan fakta di lapangan. Beri solusi yang kongkrit,” ucapnya Edy Natar, Selasa (5/5/2026).
Dilansir dari Iniriau.com, Kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu terakhir adalah sebuah kondisi serius yang harus diselesaikan, bukan justru mengumbar janji-janji dan harapan kosong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edy menegaskan, jangan ada lagi narasi-narasi stok BBM aman oleh PT Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Riau, karena kenyataannya berbeda. Masyarakat begitu kesulitan mendapatkan bbm bersubsidi tersebut.
“Harusnya jangan seperti itu ya, pernyataan beda dengan kondisi dilapangan. Kalau tidak sulit mendapatkan BBM, tidak akan ada antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU,” kata Edy Natar yang pernah menjabat Gubernur Riau tersebut.
Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu memberikan sejumlah solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bumi Lancang Kuning yang juga penghasil minyak bumi di Indonesia.
Yakni, meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berperan aktif sebagai produsen minyak terbesar di Riau. PHR memegang peranan yang sangat vital untuk menjamin kelancaran suplai hulu, agar tidak terhambat. Langkah itu pada akhirnya akan mendukung stok di hilir tetap aman.
PT PHR sebagai produsen hulu, dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai operator hilir atau distributor, seharusnya melakukan langkah-langkah preventif.
“Harus lakukan langkah-langkah preventif agar masalah yang sama tidak terulang lagi,” kata pria kelahiran Bengkalis ini.
Eddy menjelaskan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan pihak PHR dan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di Riau.
Yakni melakukan pemantauan stok secara tepat waktu. Satuan Tugas (satgas) yang ada mengoptimalkan penggunaan sistem pemantauan stok SPBU dengan tepat waktu, guna mendeteksi SPBU yang kritis lebih awal.
Lalu, PHR harus memastikan pasokan di terminal depot yang terdapat di Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam jumlah yang aman. Kemudian, menambah pasokan sekitar 20% lebih awal sebelum libur panjang seperti beberapa hari lalu.
PT PHR juga harus melakukan antisipasi pergeseran konsumsi. Langkah ini penting dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap tren pembelian.
Jika harga BBM non subsidi (pertamax) tinggi, PT PHR dan PT Pertamina Patra Niaga seharusnya memproyeksikan peningkatan konsumsi subsidi (pertalite/solar), dan menyediakan pasokan cadangan lebih besar, bukan menunggu kelangkaan dan antrean terjadi.
Pihak PT PHR seharusnya melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi dan memperketat pengawasan pada proses distribusi dari terminal ke SPBU untuk mencegah terjadinya penyelewengan (penjualan jerigen/penimbunan), yang seringkali menjadi penyebab antrean panjang.
Pihak perusahaan minyak di Riau harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Polda Riau. Tujuannya untuk memantau situasi di lapangan serta menyebarkan informasi tentang stok secara akurat agar tidak terjadi trend “panic buying”.
“Jangan ditunggu terjadi kelangkaan dan antrean panjang baru sibuk melakukan koordinasi,” ujar Edy menutup penjelasannya.
Pertamina seharusnya mempercepat siklus pengisian ulang tangki BBM di SPBU yang dinilai padat konsumen sebagai antisipas guna meminimalisir waktu kosong.**
