Riaupark.com | Rohil – Di tengah kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat yang berdampak pada tidak cairnya Dana Desa (DD) Tahap II hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berhasil mencatatkan prestasi administrasi.
Desa ini menjadi salah satu wilayah yang berhasil menutup tahun anggaran tanpa menyisakan hutang sedikitpun.
Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi efisiensi ketat yang diterapkan pada kegiatan fisik maupun non-fisik di desa tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pj Penghulu Labuhan Tangga Baru, Sumardi, menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah pragmatis dengan tidak memaksakan kegiatan jika anggaran belum tersedia di kas desa.
“Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru ini desanya kecil dengan jumlah warga yang terbatas. Dari pagu anggaran sebesar Rp578.691.000, realitanya Tahap II tidak masuk. Oleh karena itu, kami benar-benar merancang program skala prioritas sesuai hasil Musrenbang,” ujar Sumardi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
Sumardi memaparkan, pada pencairan Tahap I yang mencapai hampir separuh dari total Dana Desa, anggaran telah dialokasikan untuk program vital. Di antaranya penyaluran BLT-KPM, dukungan Posyandu, operasional pemerintahan desa, hingga program Ketahanan Pangan (Ketapang) berupa peternakan kambing.
“Untuk BLT, alhamdulillah berjalan lancar dan sudah tersalurkan hingga Desember 2025,” tambahnya.
Terkait ketahanan pangan, desa yang mayoritas penduduknya berasal dari eks-transmigrasi suku Jawa ini memilih budidaya ternak kambing yang dikelola oleh dua kelompok masyarakat. Saat ini, program tersebut dinilai berhasil dengan total 35 ekor kambing yang sebagian besar sudah mulai berkembang biak.
Langkah hati-hati Pj Penghulu ini mendapat apresiasi dari warga. Mardi (41), salah seorang warga setempat, mengaku memaklumi kondisi keuangan desa dan mendukung kebijakan Sumardi yang enggan mengambil risiko pembangunan fisik tanpa ketersediaan dana.
“Pak Penghulu sangat teliti. Beliau tidak berani memulai pembangunan fisik jika anggarannya belum ada di rekening desa karena khawatir menjadi beban utang di kemudian hari. Apalagi beliau adalah ASN yang menjabat sebagai Pj, tentu sangat menjaga tata kelola keuangan,” ungkap Mardi, Kamis (22/1/2026).
Meskipun harus melakukan efisiensi di berbagai lini, stabilitas ekonomi warga Labuhan Tangga Baru cenderung terjaga. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sawit dan pekebun, sehingga dampak keterbatasan dana desa tidak terlalu menggoyang perekonomian harian masyarakat. Pungkasnya (*IDRUS*)
