RIAUPARK.COM | ROKAN HILIR – Janji pembaruan dan sumpah Lillahi Ta’ala yang diucapkan hingga tiga kali oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, kembali menjadi sorotan masyarakat dan insan pers lokal. Komitmen tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan dengan wartawan.
Persoalan mencuat setelah puluhan wartawan mendatangi Kantor BPKAD dan Mess Pemda Rohil untuk meminta kejelasan mengenai pengelolaan anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 yang nilainya sekitar Rp850 juta. Namun, kedatangan para jurnalis tersebut tidak membuahkan dialog dengan pejabat berwenang.
Para wartawan mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah tersebut. Mereka menilai anggaran publik semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan juga tertuju pada sejumlah OPD di Kabupaten Rohil yang disebut memiliki anggaran media, namun keterbukaan informasi mengenai kerja sama media dinilai masih minim. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat kejelasan dari Bupati Rohil sebagai pimpinan daerah.
Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati dan Bupati Mengajak Kompak Kita Untuk Membangun Rokan Hilir Kedepan Mudah mudahan nanti Rokan Hilir Bertambah Maju Sejahtera dan Mohon Bantuan Dari Masyarakat Termasuk Wartawan dan Wartawan.
Kalau Ada Berita Berita Yang Miring Itu Diseleksi Dulu Aku Ini Duduk Sebagai Bupati Betul Betul Ingin Memperbaharui Keinginan Masyarakat Itu Tujuan Tidak Ada Lain Ya Terasa Keterpanggilan Ya Jangan Bapak Dengarkan Inilah, Begitulah Jangan Dengarkan Bapak Seleksi Dulu Ya.
“Aku Lillahi Taala Ya Lillahi Taala, Lillahi Taala Tiga Kali Aku Berupaya Keinginan Masyarakat Ingin Perubahan Aku Akan Berupaya Hubungan Keseluruhan Masyarakat, Tokoh Masyarakat Termasuk Wartawan dan Wartawan Jangan Nanti Membuatkan Apa Namanya Di Tiktok Di Facebook Ya Apa Macam Macam Jangan Diberitakan” Ujar Bupati Rohil.
Sementara itu, salah satu tokoh pers Rohil, Masrul Gusti, mengatakan Pemkab Rohil diharapkan bersikap kooperatif dalam memberikan data dan informasi kepada wartawan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
Menurutnya, kemitraan strategis antara pemerintah dan pers penting untuk mencegah informasi simpang siur sekaligus memberikan ruang bagi wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
“Jadi sekali lagi saya sarankan kepada pemimpin Rohil, agar benar-benar menciptakan kemitraan yang strategis terhadap insan pers, khususnya yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di daerah Rohil ini,” ujar Masrul Gusti.
Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki fungsi kontrol sosial melalui karya jurnalistik, kritik, dan masukan. Karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pungkasnya (MH)
