RIAUPARK.COM | ROKAN HILIR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan yang harmonis dengan insan pers dinilai sebatas wacana di atas kertas.
Hal ini mencuat setelah puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Mess Pemda Rohil pada Kamis (3/9/2026), namun tidak mendapati satupun pejabat maupun pimpinan daerah di tempat.
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakjelasan mekanisme pengelolaan serta transparansi alokasi anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp850 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Insan pers menilai, sikap tertutup dan tidak adanya ruang dialog ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sering disampaikan Bupati Rokan Hilir di hadapan publik mengenai pentingnya sinergi, transparansi, serta peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
“Bupati Rohil kerap menyampaikan tentang pentingnya peran pers dalam mengawal pembangunan. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Saat kami datang secara baik-baik untuk mempertanyakan kejelasan anggaran publikasi sebesar Rp850 juta, pejabat BPKAD tidak ada di tempat, dan Bupati pun tidak berada di lokasi,” ujar Rusli.
“Keterangan dari petugas Satpol PP yang berjaga di pos pengamanan Mess Pemda mengatakan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat karena pergi ke Jakarta”.
Absennya pimpinan daerah dan pejabat BPKAD Rohil ini memicu kekecewaan mendalam bagi awak media yang selama ini mitra pemerintah daerah.
Para insan pers menegaskan bahwa anggaran publikasi Rp850 juta adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara akuntabel dan adil.
Jika transparansi ini tidak kunjung dibuktikan dengan tindakan nyata, para wartawan menyatakan siap mengawal polemik ini melalui mekanisme hukum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pemberitaan kritis secara berkelanjutan. Pungkasnya (MH)
